Infopenerbangan.com – Komisi Perhubungan DPR mendesak penundaan penerapan bagasi berbayar pada maskapai penerbangan. Hal itu disampaikan dalam rapat yang digelar selama empat jam antara komisi V dengan Kementerian Perhubungan dan perwakilan maskapai, Selasa (29/1/2019).

“Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara untuk menunda pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional”, kata pimpinan rapat Sigit Susiantomo, di ruang rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta.

Sigit yang juga merupakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga meminta Kementerian Perhubungan untuk mengkaji ulang besaran komponen terkait tarif pesawat udara agar tidak memberatkan masyarakat dan meningkatkan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Hal itu kata dia, guna memformulasikan ulang besaran komponen tarif batas atas dan tarif batas bawah, antara lain terkait harga avtur, pajak, serta bea masuk suku cadang.

Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan membahas dengan jajaran dan pihak terkait soal permintaan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menunda penerapan bagasi berbayar.
“Akan diputuskan, ya tiga sampai empat hari lah,” kata Budi Karya di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Berita Terkait: BAGASI BERBAYAR LION AIR DIKELUHKAN

Seperti diketahui, pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar yang dilakukan oleh maskapai, salah satunya Lion Group banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Sebagian besar berpendapat tidak setuju terhadap dihapusnya layanan bagasi gratis. Masyarakat merasa kebijakan bagasi berbayar tersebut sangat memberatkan. (*)