Info penerbangan – Industri penerbangan merespon positif penundaan pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE). Sebab, pungutan DKE tersebut dinilai akan menekan daya saing maskapai apalagi tahun ini Indonesia telah mengimplementasikan liberalisasi penerbangan ASEAN Open Sky.
Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanuddin harga avtur di Indonesia saat ini masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara di kawasan, kendati sudah ada penurunan harga seiring murahnya harga minyak mentah dunia.
“Apalagi ditambah pungutan DKE, ini akan memberatkan penerbangan kita. Tentunya kita mengharapkan kebijakan Presiden agar pungutan ini tidak jalan,” kata Tengku, Jumat (8/1/2016).
Tengku mengatakan, industri penerbangan sudah mendengar keputusan penundaan pungutan DKE dari Presiden Joko Widodo. “Tapi mudah-mudahan tidak jadi,” ucap Tengku lagi.
Lebih lanjut Tengku Burhanuddin mengatakan bahwa, kalaupun nantinya pembahasan DKE dilanjutkan, dia berharap industri penerbangan bisa dikecualikan dari pungutan tersebut.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pungutan DKE tidak jelas regulasinya. “Seharusnya bukan hanya penundaan, melainkan pembatalan,” kata Tulus Senin (4/1/2016).
Menurut Tulus, masalah ketahanan energi bukan menjadi tanggung jawab masyarakat dalam hal pembiayaan, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah. (Glh)
