InfoPenerbangan,- Kementerian Perhubungan menargetkan Bandara Kertajati di wilayah Majalengka, Jawa Barat, untuk melayani penerbangan embarkasi dan debarkasi umrah pada November 2022 mendatang.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memimpin rapat pembahasan kesiapan Bandara Kertajati layani penerbangan umrah, Kamis kemarin.
“Koordinasi intensif dengan Kemenag dan Pemda terus dilakukan agar persiapannya bisa dilakukan dengan matang,” ujar Budi Karya dalam keterangannya, Jumat (19/8/2022).
Budi Karya berharap pesawat dari Bandara Kertajati bisa melakukan penerbangan langsung (direct flight) ke Arab Saudi.
Dengan adanya penerapan zonasi penerbangan umrah dari Bandara Kertajati oleh Kemenag, diproyeksikan potensi jemaah umrah bisa mencapai 40.000 orang pada periode Januari-Mei 2023.
“Dengan adanya penerbangan umroh ini diharapkan adanya penerbangan feeder dari daerah lain, seperti Kalimantan – Kertajati – Jeddah, tentu ini membuat Kertajati lebih ramai,” imbuhnya.
Menhub Budi juga memastikan, aksesibilitas transportasi darat dari dan menuju bandara ini akan terus ditingkatkan melalui penyediaan angkutan jalan. Dia meminta dukungan Pemda untuk menggencarkan promosi pariwisata untuk menarik minat wisatawan.
Sementara itu, Bandara Kertajati semakin aktif melayani penerbangan kargo. Jumlah volume kargo yang dilayani terus mengalami peningkatan. Adapun maskapai yang melayani penerbangan kargo di Bandara Kertajati yakni PT Rafles Global Angkasa (Asia Cargo) dan PT Trigana Air Service.
Pada Desember 2021, masih tercatat pergerakan sebesar 15 ton per hari. Per Juli 2022, sudah mencapai 40-60 ton per hari. Kapasitas layanan kargo akan terus ditingkatkan menjadi 100 ton per hari atau 3.000 ton per bulan.
Kemenhub mendukung upaya yang dilakukan pihak terkait baik itu operator sarana dan prasarana penerbangan, pemerintah daerah, dan pihak swasta, dalam rangka menggerakkan kembali aktivitas penerbangan di Bandara Kertajati yang sempat terdampak pandemi.
Turut hadir sejumlah unsur terkait dalam rapat pembahasan ini, di antaranya yakni: Pemprov Jabar, Ditjen Imigrasi, Airnav Indonesia, PT AP II, Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, dan jajaran Kemenhub. (*)
