Infopenerbangan —  Sekretariat Bersama (Sekber)  Garuda yang terdiri dari Serikat Karyawan Garuda (SEKARGA) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) menggelar press conference  terkait tuntutan perampingan jajaran direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, Selasa (23/1).

Ketua Umum Sekarga Ahmad Irfan menjelaskan, bahwa terjadi pemborosan dengan bertambahnya jumlah direksi Garuda. Padahal, perseroan saat ini tengah melakukan efisiensi besar-besaran dan pihaknya juga telah mengomunikasikan hal ini kepada direksi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

“Sebelumnya, kami juga komunikasikan hal ini kepada jajaran direksi, namun belum ada respon yang sesuai. Kami juga melihat adanya tumpang tindih kerja antara direksi,” paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, misalnya, adanya penambahan jabatan Direktur Produksi, padahal sebelumnya sudah ada Direktur Operasi dan Direktur Teknik.

“Garuda adalah perusahaan penerbangan yang tidak memiliki pesawat freighter, tapi ada direktur Kargo. Dan sekarang pendapatan kargo kita tidak terlalu baik setelah ada direksi penambahan tidak signifikan,” tutur dia, Selasa.

Menurutnya, jumlah direksi yang normal ada di perusahaan maskapai adalah enam orang, yaitu Direktur Utama, Direktur Teknik, Direktur Operasi, Direktur Komersial, Direktur Keuangan dan Direktur Personalia. Keputusan Garuda untuk menambah jumlah direksi pun dinilai merugikan.

Pada tempat yang sama , Presiden APG mengungkapkan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh manajemen bukanlah efisiensi, akan tetapi cutting cost, dan hal tersebut telah menggangu aspek Safety dan pelayanan kepada customer.

“Sangat disesalkan bahwa predikat maskapai bintang lima dan terbaik di Indonesia yang kita bangun selama ini jadi tercoreng. Padahal, kita sebagai karyawan harus berkomitmen tinggi dalam menjaga kelangsungan perusahaan,” jelasnya. (*/NP)