Infopenerbangan,- Undang-Undang No 1 tahun 2009 yang merupakan salah satu peraturan yang harus dipatuhi mengharuskan Airnav atau LPPNPI (Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan) berupa lembaga non profit yang berorientasi pada keselamatan penerbangan.
Belum lama ini, ketua organisasi ikatan Air Traffic Controllers Association (IATCA) menyatakan sikapnya terkait terbitnya KP.111 tahun 2017 tentang Tim Kajian Status dan Kelembagaan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi.
Ancaman dari seorang yang mengaku ATC apalagi mengatasnamakan ketua salah satu Asosiasi profesi navigasi pesawat ini jelas tidak pantas dan sangat meresahkan masyarakat karena terkait issue keselamatan penumpang pesawat.
Menanggapi hal tersebut, Agus Santoso, Dirjen Perhubungan Udara siap dialog lebih lanjut. “tidak ada yang perlu dikhawatiran untuk membangun komunikasi positif dalam mencari solusi terbaik, operasional pelayanan navigasi penerbangan tidak boleh terganggu”, tegasnya.
“Manajemen AirNav Indonesia sendiri yakin bahwa pemerintah lewat KP 111 tahun 2017 akan tetap memperhatikan kinerja positif atas pembentukan AirNav Indonesia sebagai entitas kelembagaan,” ujar Novie Riyanto Direktur Utama Airnav / LPPNPI.
Novie menjelaskan bahwa “KP 111 tahun 2017 adalah Legal Bases untuk menyusun jawaban Kemenhub terhadap temuan BPK. Selain itu KP 111 merupakan sikap obyektif Dirjen Perhubungan Udara dalam menjalankan professionalitas jabatannya untuk mengevaluasi case temuan BPK.”
Hal itulah yang sangat disayangkan dalam protes yang dilakukan ketua IATCA. Setiap masalah seharusnya bisa dikomunikasikan dengan baik tanpa harus dengan mengeluarkan ancaman membahayakan keselamatan banyak orang.
