Infopenerbangan.com, -Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemhub Suprasetyo menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pembaruan atas Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No 66/2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin utama yang diubah adalah pesawat asing nonkomersial dapat menerbangi beberapa bandara nasional.

Model operasional seperti itu dimungkinkan dengan persyaratan armada yang tak bernomor registrasi PK mengajukan perizinan terlebih dulu kepada Kementerian Perhubungan (Kemhub).

“PM baru sudah ditandatangani Pak Menteri Perhubungan dan sudah dalam proses di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Setelah disahkan Kemenkumham, aturannya sudah langsung berlaku,” kata Suprasetyo seperti dikutip dari Beritasatu Rabu (14/9).

Namun, kata Suprasetyo, pesawat-pesawat itu harus tetap melalui pemeriksaan di salah satu bandara internasional yang terdiri atas tiga aspek, yaitu security clearance, diplomatic clearance, serta flight approval. Kemudian, bagi pesawat yang hendak terbang ke bandara domestik lain, maka wajib mengajukan perizinan berupa flight approval kepada Kemhub.

“Jadi, ada izin dari Kemhub kalau itu mendarat lebih dari dua bandara. Kalau satu bandara kan biasa, itu ada security clearance, flight approval, dan diplomatic clearance. Tapi, kalau akan menuju ke titik yang lain, entah itu domestik atau internasional, itu harus ada izin khusus. Nantinya pengurusan izin itu bisa dilakukan dengan sistem online, tapi kami develop dulu,” tambah Suprasetyo.

Menurut dia, beberapa penerbangan nonkomersial asing yang dimaksud antara lain untuk keperluan pariwisata, yakni tamu-tamu negara yang hendak mengunjungi sejumlah objek pariwisata di Tanah Air. Adapula untuk keperluan kemanusian sampai dengan penelitian. (*/eq)