InfoPenerbangan,- Perwakilan mantan Pilot Merpati Airlines datang mengadu ke Gedung Wakil Rakyat DPR RI, Senayan, Jakarta. Mereka meminta agar pemerintah membayar hak-hak dasar mereka yang tak kunjung dibayarkan oleh Merpati.
Pihak yang dilaporkan, yakni Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines serta direksi dari dana pensiun maskapai tersebut. Meski begitu, tim advokasi enggan merinci nama pihak-pihak yang dilaporkan atas dugaan korupsi itu.
Seperti diketahui, PT Merpati Nusantara Airlines masih menunggak pembayaran pesangon untuk 1.233 eks pilot dan karyawannya dengan nilai total mencapai Rp312 miliar. Padahal, perusahaan tersebut sudah berhenti beroperasi sejak 2014 silam.
Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron meminta Kementerian BUMN untuk dapat segera membayarkan pesangon yang tertunda sejak 2014. Ia juga meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir menurut Herman harus menuntaskan persoalan prioritas ini.
“Kami di DPR berulang kali, menyuarakan bahwa segera selesaikan kewajiban kepada para pegawai, pegawai itu baik yang administrasi, teknis maupun pilot, karena justru inilah kewajiban utama yang harus dibayarkan,” ujar Herman dalam diskusi Publik bertajuk ‘Naih Tragis Eks Pilot Merpati Yang Tak Kunjung Usai’ di Media Centre, Jakarta, Senin (30/5)
Herman berharap agar Kementerian BUMN di bawah pimpinan Erick Thohir tidak menghindar atas persoalan pilot eks Merpati yang sampai saat ini belum usai. Menurutnya, harusnya Menteri BUMN Erick Thohir menuntaskan persoalan prioritas ini.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan mantan Pilot Merpati Muhammad Masikoer mengungkapkan, para mantan Pilot Merpati tak mengharapkan dana dari luar, tetapi menuntut hak dasar mereka.
“Yang kita harapkan itu adalah uang saya sendiri, uang kita sendiri, gaji itu kita punya sendiri, pesangon itu kita kumpulkan sendiri, dana pensiun itu kita kumpulkan sendiri juga dari potongan-potongan,” ucap Masikoer.
Masikoer juga mengaku tak mengharapkan tunjangan hari raya (THR) dibayarkan. Kata dia, yang diharapkan untuk segera dibayarkan adalah gaji dan pesangon mereka.
“Kita bahkan tidak mengharapkan itu, THR enggak dibayarin enggak apa-apa, tapi duit saya yang saya kumpulkan dari, mohon maaf saya di Merpati itu masuk tahun 1974 sebagai siswa penerbang, saya pensiun tahun 2019, jadi periodenya itu sekitar 45 tahun saya ada di Merpati,” tuturnya.
Kenyataannya, Perusahaan Pengelola Aset (PPA) juga tak memberi solusi, bahkan terkesan buang badan ketika menggugat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dengan dibubarkannya Merpati, justru Mantan Pilot tak mendapatkan apa-apa.
Masikoer mengatakan pihaknya sudah menuntut hak ke Istana, KSP, Komnas HAM, KPK hingga ke DPR, namun hingga kini belum ada titik terang atas pembayaran hak-hak mereka.
“Mau ke mana lagi enggak tahu, kalau mau menceritakan itu rasanya sih nggak enggak enak. Jadi kami mohon bantuan DPR untuk bagaimana caranya mencari solusi terbaik,” tuturnya.
Masikoer menjelaskan tak sedikit mantan Pilot Merpati yang sakit keras dan menua akibat hanya menggantungkan harapan atas dana pesangon. Hingga kini, pemerintah justru tak kunjung memberi solusi atas ribuan pegawai yang belum mendapatkan pesangon.
Sebelumnya, pada 30 September 2021, Erick Thohir menilai tidak ada kebangkrutan yang dialami PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Sebab utama pemegang saham akan melikuidasi maskapai penerbangan pelat merah itu, karena tidak lagi beroperasi sejak 2008 lalu.
Menurutnya, perusahaan yang sudah tidak beroperasi sejak lama harus diselesaikan permasalahannya. Ihwal pesangon karyawan hingga aset Merpati pun sudah ditangani PT Danareksa (Persero) dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA.
Dana pensiun yang sudah ditutup membuat eks karyawan tidak mendapatkan pesiunnya padahal selama bekerja gajinya sudah dipotong untuk uang pensiun. Sementara, dana pensiun merpati ditutup sejak Januari 2015, namun para mantan karyawan yang sudah pensiun sejak tahun 2013 pun tidak mendapatkan uang pensiunnya. (*)
