Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Suprasetyo mengatakan, Bank Indonesia mewajibkan seluruh transaksi yang ada di dalam negeri dibayarkan dengan mata uang rupiah.

Hal itu juga berlaku untuk maskapai penerbangan yang menjual tiket rute domestik maupun internasional. Ia mengatakan, tak menutup kemungkinan, hal ini akan diberlakukan pada penetapan tarif bongkar dan muatan peti kemas yang ada di pelabuhan, serta tarif tiket pesawat udara dan kargo.

Kemenhub telah berkoordinasi dengan International Air Transport Association (IATA) selaku asosiasi maskapai penerbangan internasional.

“Semua telah diatur dengan Undang-Undang penggunaan rupiah. Kemenhub, Bank Indonesia, dan IATA telah terkoordinasi dengan baik,” ujar Suprasetyo saat ditemui di Gedung DPR RI Komisi V, Jakarta, Rabu 10 Juni 2015.

Dalam edaran surat Bank Indonesia nomor 17/11/DKSP menegaskan tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap bank sentral juga mewajibkan seluruh pelaku usaha yang beroperasi di Indonesia untuk mencantumkan harga barang atau jasa hanya dalam rupiah.

Jika masih ada perusahaan yang melanggar, BI akan memberikan surat teguran maksimal dua kali sebelum menjatuhkan denda sebesar 1 persen dari nilai transaksi, dengan nilai denda maksimal Rp1 miliar.

Guna memastikan tidak ada maskapai penerbangan nasional yang melanggar aturan itu, Kemenhub telah memanggil seluruh perwakilan maskapai dan pelaku usaha industri untuk mengadakan pertemuan dengan BI. (viva.co.id)