Infopenerbangan.com, -Ribuan gugusan pulau di Indonesia merupakan magnet wisata yang dapat mendulang pendapatan bagi pemerintah setempat. Hal itu tentunya akan membeikan dampak positif bagi pertumbuhan wisata di Indonesia.
Sejak beberapa waktu silam, pemerintah terus mengeluarkan program dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Pemerintah dalam hal ini menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 20 juta orang pada 2019.
Namun, dalam beberapa kebijakannya dinilai belum berpihak pada sector penerbangan sebagai moda transportasi udara. Sejumlah maskapai penerbangan nasional masih mengeluhkan belum adanya kebijakan pendukung di sektor mereka yang bisa mendukung pencapaian target tersebut.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk misalnya, dikutip dari kontan mengeluhkan tidak adanya insentif dari pemerintah, khususnya di rute penerbangan tempat tujuan baru pariwisata.
Nicodemias P Lampe, Direktur Layanan PT Garuda Indonesia (Persero) dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Pemasaran Destinasi Wisata Komisi X DPR mengatakan, untuk membuka rute penerbangan ke tempat tujuan baru wisata, maskapai butuh insentif berupa pembebasan atau diskon biaya pendaratan.
Diskon dibutuhkan karena selama satu triwulan atau semester pertama penerbangan tersebut, maskapai belum bisa mendapat keuntungan. “Ini perlu dalam rangka pengembangan pariwisata,” katanya di Jakarta.
Hasundungan Pandiangan, Wakil Direktur Komersial Sriwijaya Air mengatakan, pencapaian target kunjungan wisata juga terganjal oleh jam operasional bandara.
Sampai saat ini sebagian besar jam operasional bandara masih terbatas, hanya dari pukul 09.00 pagi sampai jam 03.00 sore. “Hampir di semua bandara unit pelaksana teknis (UPT) seperti itu,” katanya.
Selain itu, masalah juga disebabkan oleh panjang runway dan kapasitas bandara yang masih terbatas. Baik Hasundungan maupun Nico berharap, agar panja bisa mengkomunikasikan masalah tersebut dengan pemerintah supaya bisa segera diselesaikan.
Ferdiansyah, Ketua Panitia Kerja Pemasaran Destinasi Wisata Komisi X DPR mengatakan, akan meneruskan keluhan tersebut ke pemerintah. (*/eq)
