InfoPenerbangan,- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia Tbk disampaikan votingnnya hari ini, Jumat (17/6/2022). Proses ini menjadi penentu kesepakatan perdamaian (homologasi) antara Garuda dan kreditur utang (PKPU).
Pada pertemuan tersebut dihasilkan, rencana perdamaian disetujui oleh mayoritas Kreditor (95,7%) yang mewakili 97,46% dari total klaim yang menghadiri voting.
Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengaku optimis jika dalam voting, akan ada lebih dari 50 persen dari total kreditor setuju jalan damai.
Adapun setelah dilakukan pemungutan suara pada 17 Juni 2022, maka pengadilan akan mengambil putusan PKPU Garuda pada 20 Juni 2022 mendatang.
Jika proses PKPU ini berhasil, maskapai pelat merah itu bisa terus beroperasi sembari melunasi utang sesuai kesepakatan dengan kreditur.
Diketahui, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) merubah nilai penerbitan surat utang yang semula US$ 800 juta menjadi US$ 825 juta atau setara dengan Rp 12,23 triliun.
Kenaikan nilai surat utang ini karena permintaan kreditur, setelah negosiasi yang dilakukan sebelum pengambilan suara penundaan pembayaran kewajiban utang (PKPU).
“Perubahan tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam proposal perdamaian antara pihaknya dengan kreditur. Menurutnya, proses panjang komunikasi antara pihaknya dengan para kreditur tidaklah mudah.” tutur Irfan.
Irfan juga menjelaskan, penerbitan surat utang itu merupakan salah satu instrumen restrukturisasi pembayaran kewajiban utang bagi kreditur dengan nilai tagihan di atas Rp 255 juta.
“Tagihan diatas Rp 255 juta dan kreditur akan menerima secara pukul rata,” ucapnya.
Kemudian, Irfan meminta maaf kepada semua kreditur atas waktu dan mengucapkan terimakasih karena telah bekerjasama dalam upaya memastikan bisnis yang makin solid dan optimal.
“Terimakasih sebesar-besarnya atas waktu dan upaya. Semoga fundamental perusahaan akan jadi manifestasi penting dalam ekosistem bisnis bersama,” pungkasnya. (*)
