Infopenerbangan – Maskapai Jepang tetap menjalankan setengah dari kapasitas rute domestik, meskipun kursi pesawat sebagian besar kosong. Ini dilakukan karena kurangnya arahan yang jelas dari pemerintah mengenai fungsi infrastruktur transportasi dalam masa krisis.
Dilansir dari Channel News Asia, Minggu (19/4/2020), dua maskapai terbesar Jepang yakni Air Nippon Airways (ANA) dan Japan Airlines (JAL) telah memotong sekitar 90 persen dari jadwal penerbangan internasionalnya, tetapi rute domestik beroperasional seperti biasa. Kedua maskapai itu tetap mengoperasikan sekitar 800 penerbangan domestik.
Sampai Jumat (17/4), ANA dan JAL mengumumkan adanya pemotongan rute baru namun tetal menerbangkan sekitar 2/3 dari kapasitas domestik dengan 10 persen merupakan permintaan penerbangan yang biasa mereka layani. Padahal, pemerintah Jepang telah mengumumkan masa darurat selama satu bulan mulai 7 April 2020.
JAL mengatakan akan mengoperasikan 40 persen kapasitas rute domestik sampai akhir bulan April. Sementara itu, ANA akan mengurangi kapasitas menjadi 49 persen.
Keputusan untuk tetap membiarkan maskapai beroperasi sebenarnya telah menambah ketegangan finansial pada maskapai Jepang. Negara lainnya seperti India, Thailand, dan Filipina telah menghentikan seluruh penerbangannya sesuai dengan perintah pemerintah.
Sementara itu, di Australia dan Selandia Baru, maskapai terbang kurang dari 5 persen dari total jadwal penerbangan mereka karena adanya pembatasan perjalanan dan pengurangan permintaan.
Jepang tidak membatasi perjalanan domestik, dan pihak berwenang hanya meminta orang untuk tinggal di dan meminta bar dan restoran untuk sementara ditutup tanpa penalti.
“Pemerintah telah mengumumkan keadaan darurat, tetapi belum meminta maskapai untuk mengurangi penerbangan, mereka ingin mempertahankan infrastruktur transportasi,” kata seseorang yang akrab dengan operasi di maskapai yang tidak ingin disebutkan namanya.
“Beberapa pesawat, terbang dengan kurang dari 10 penumpang, tetapi kami merasa kami perlu menjaga infrastruktur transportasi itu,” sumber itu menambahkan.
Seorang pejabat di Biro Penerbangan Sipil Jepang yang mengawasi maskapai penerbangan, menggambarkannya sebagai “bisnis seperti biasa”, dengan maskapai penerbangan yang mengatur jadwal berdasarkan kondisi bisnis.
Ia mengatakan, pemerintah mengharuskan mereka untuk menawarkan pengembalian uang atau pemesanan baru kepada penumpang yang batal melakukan penerbangan.
Sebenarnya, tidak ada maskapai yang murni dimiliki oleh pemerintah namun maskapai memiliki hubungan dekat dengan regulator, dengan pejabat dan politisi yang bersedia memberikan bantuan keuangan di masa-masa sulit untuk mendukung jaringan penerbangan domestik.
Dalam paket stimulus yang setara dengan seperlima dari PDB tahunan Jepang, pemerintah Perdana Menteri Shinzo Abe telah menjanjikan dukungan keuangan untuk operator meskipun belum mengatakan jumlah pastinya.
Asosiasi Maskapai Penerbangan Terjadwal Jepang, yang mewakili ANA, JAL, dan 17 maskapai lainnya, memperkirakan bahwa pandemi virus Corona telah menghilangkan pendapatan mereka sekitar 500 miliar yen (sekitar Rp 72 triliun) pada akhir Mei. Lebih dari setahun, defisit itu bisa membengkak menjadi 2 triliun yen (sekitar Rp 289 triliun).
ANA telah meminta pemberi pinjaman komersial dan Bank Pembangunan Jepang yang dikelola pemerintah sebesar 400 miliar yen (sekitar Rp 58 triliun) karena ia membakar uang tunai selama krisis.
