Para pilot Lion Air yang dipecat karena melakukan aksi menunda terbang pada 10 Mei 2016 menyatakan, tindakan yang mereka ambil semata-mata bertujuan demi keselamatan penerbangan.

Hal itu mengacu pada konvensi ICAO Annex 6 dan konvensi itu diadopsi oleh Lion Air dalam Operation Manual (OM).

Salah seorang pilot, Mario Hasiholan mengatakan, seorang pilot yang mengalami gangguan psikis dan terganggu emosinya tidak boleh terbang karena dapat mengganggu keselamatan penerbangan.

“Kira-kira gambarannnya kalau kita naik taksi, sopir taksinya marah-marah, kelihatan lagi stres, masih mau naik taksi itu enggak? Kalau di bawah (darat), penumpang masih bisa turun. Kalau di atas (udara) kan tidak mungkin,” kata Mario di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/8/2016).

Dalam kasus para pilot menunda terbang pada 10 Mei 2016, Mario menyatakan kondisi psikis para pilot terganggu karena diabaikan hak-haknya oleh manajemen Lion Air. Ia menyebut aksi 10 Mei itu merupakan puncak kemarahan pilot terhadap manajemen.

Ia menjelaskan status para pilot yang disebutnya tidak pernah diangkat menjadi pegawai tetap. Yang terjadi, kata Mario, para pilot dikontrak dalam waktu lama.

Jika mengundurkan diri, para pilot harus membayar penalti yang besaran bisa mencapai hingga Rp 7 miliar.

Menurut Mario, klausul kontrak disodorkan usai pendidikan pilot. Jika menolak menandatangani, pilot diharuskan mengganti biaya pendidikan yang nilainya ia sebut mencapai 715.339 dollar AS.

Situasi itulah yang disebutnya membuat pilot tak bisa menolak menandatangani kontrak.

“Jadi jelas kontrak ini adalah jeratan. Kenapa kami tandatangani? Karena pada saat kami lulus SMA, diterima di sekolah penerbangan, kami tidak pernah mendapat pemahaman UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tapi perusahaan jelas mengerti. Tapi mereka melanggar UU 13 2003 untuk menjebak pilot, menjerat agar kami tidak bs keluar,” ujar Mario.

Seperti dikutip dari Megapolitan kompas.com dan berbagai sumber lainnya.