InfoPenerbangan,- Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka kembali menjadi sorotan. Bandara yang digadang-gadang sebagai gerbang udara utama Jawa Barat itu kini dinilai justru menjadi beban keuangan daerah, karena membutuhkan dukungan anggaran besar tanpa kontribusi ekonomi yang sepadan.
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mengalokasikan dana operasional mencapai sekitar Rp100 miliar setiap tahun untuk menjaga keberlangsungan bandara. Namun, realitas di lapangan menunjukkan aktivitas penerbangan yang masih sangat minim.
Pantauan di area bandara memperlihatkan suasana lengang. Area parkir yang luas tampak kosong tanpa kendaraan, hanya sesekali dimanfaatkan warga untuk berekreasi. Sejumlah pengunjung terlihat menggelar tikar dan menikmati bekal makanan, menjadikan kawasan bandara layaknya ruang terbuka publik.
Kondisi sepi berlanjut hingga ke dalam terminal. Di area lobi, sebagian besar gerai makanan dan minuman tutup. Hanya satu minimarket yang masih beroperasi. Di lantai dasar terminal, tidak tampak aktivitas penerbangan sama sekali. Minimnya lalu lintas penumpang juga berdampak pada penerangan, sehingga beberapa area terlihat redup. Fasilitas yang tetap aktif hanya toilet dan musala yang digunakan pengunjung.
Melihat kondisi tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan penghentian sementara operasional BIJB Kertajati. Wacana itu muncul sebagai respons atas tingginya biaya operasional yang terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Dedi, pembiayaan bandara yang tidak dibarengi manfaat ekonomi nyata merupakan kondisi yang tidak sehat. Ia mempertanyakan urgensi mempertahankan operasional bandara jika hasil yang diperoleh belum sebanding dengan dana yang dikeluarkan.
Dari total anggaran tahunan, hampir separuhnya disebut habis untuk kebutuhan manajemen dan operasional. Namun, biaya tersebut dinilai belum mampu menghasilkan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat Jawa Barat.
Dedi juga menanggapi usulan agar Bandar Udara Kertajati dijadikan basis penerbangan umrah. Meski mengakui adanya potensi, ia menolak skema yang mengandalkan kebijakan administratif, seperti kewajiban aparatur sipil negara (ASN) menggunakan bandara tersebut.
Menurutnya, pola semacam itu tidak mencerminkan mekanisme bisnis yang berkelanjutan. Ia menilai bandara seharusnya hidup karena kebutuhan pasar, bukan karena intervensi kebijakan.
Di sisi lain, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menegaskan bahwa penyertaan modal tahunan dari Pemprov Jabar sangat diperlukan untuk menjaga standar operasional bandara, terutama dalam aspek keamanan, keselamatan, dan pemeliharaan fasilitas.
Corporate Secretary Group Head Angkasa Pura Indonesia, Arie Ahsanurrohim, menyebutkan bahwa tanpa dukungan modal tersebut, kualitas layanan berpotensi menurun. Ia juga mengakui bahwa hingga kini BIJB Kertajati memang belum mencatatkan keuntungan, sehingga masih membutuhkan dukungan besar dari para pemegang saham.
Arie menjelaskan, penyertaan modal tersebut telah diatur dalam perjanjian antar pemegang saham dan menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keberlangsungan bandara. Selain itu, pihaknya juga terus berupaya membuka rute penerbangan baru guna meningkatkan trafik penumpang.
Sementara itu, manajemen BIJB memilih bersikap hati-hati menanggapi wacana penghentian operasional. Executive General Manager BIJB, Nuril Huda Mahmudan, menyatakan pihaknya tidak dapat memberikan komentar terkait pernyataan gubernur, mengingat Pemprov Jabar merupakan pemegang saham terbesar.
Nuril menjelaskan, saat ini BIJB Kertajati hanya melayani satu rute internasional, yakni Kertajati–Singapura yang dioperasikan maskapai Scoot dengan frekuensi dua kali seminggu, setiap Selasa dan Sabtu. Pesawat berkapasitas 112 penumpang tersebut mencatat tingkat keterisian cukup tinggi saat libur Natal dan Tahun Baru, namun menurun di hari-hari biasa.
Dengan jumlah penerbangan yang terbatas, manajemen bandara menerapkan skema operasi minimal. Artinya, personel dan fasilitas hanya dioperasikan sesuai kebutuhan penerbangan yang ada. Langkah ini dilakukan sebagai upaya efisiensi tanpa mengabaikan standar layanan bandara.
Meski demikian, Nuril menegaskan bahwa prinsip layanan tetap mengacu pada 3S 1C, yakni security, safety, service, dan compliance. Seluruh fasilitas juga dipastikan tetap terawat dan dalam kondisi baik.
Ke depan, BIJB Kertajati berencana membuka penerbangan umrah berjadwal bekerja sama dengan Garuda Indonesia. Rute langsung menuju Jeddah direncanakan mulai beroperasi setelah musim haji 2026 berakhir, sekitar pertengahan tahun.
Manajemen berharap adanya dukungan dari Pemprov Jabar dan Kementerian Haji dan Umrah agar jamaah dari wilayah Ciayumajakuning dan daerah lain di Jawa Barat dapat diarahkan menggunakan Bandara Kertajati.
Hingga kini, operasional BIJB Kertajati masih menghadapi tantangan besar dalam menarik lalu lintas penerbangan dan penumpang.
Wacana penghentian sementara yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat pun berpotensi membuka perdebatan baru mengenai arah kebijakan transportasi udara dan pengelolaan aset strategis di provinsi tersebut.(*)
