Infopenerbangan,- Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PT. Garuda Indonesia di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta (13/6). RDP ini juga disiarkan secara live streaming melalui kanal youtube Komisi VI DPR RI.
Dalam rapat ini, Irfan Setiaputra, Direktur utama Garuda Indonesia menyampaikan mengenai penurunan utang emiten bersandi saham GIAA yang berada pada angka USD 5,1 Miliar atau setara Rp 75,5 Triliun. Angka itu turun 50 % dari posisi 2022 atau sebelum homologasi yakni USD 10,11 Miliar atau Rp 150,30 triliun.
Penurunan terjadi setelah perusahaan memperoleh homologasi atau kesepakatan damai dengan kreditur saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ) pada Juni 2022 lalu.
Irfan juga menyinggung permasalahan wifi yang ada di pesawat kebanggan indonesia ini. Persoalan wifi “soal wifi, pelan-pelan bapak ibu sekalian tapi untuk perjalanan jauh saya sarankan jangan wifi-wifian tidur aja” Ujar Irfan.
Herman khaeron, anggota Komisi VI DPR RI mengapresiasi perbaikan kinerja PT. Garuda Indonesia. Herman menyampaikan keberhasilan Garuda, mulai dari tahapan PKPU kemudian restrukturisasi merupakan kerja keras seluruh pihak yang ingin menyelamatkan maskapai plat merah tersebut.
“Kita tahu awalnya Garuda ada dua pilihan. Apalah dilanjutkan atau dibubarkan pada waktu itu, bahkan ada opsi bangun maskapai baru sebagai pengganti,” ujar Herman
Herman menilai manajemen Garuda berhasil memperbaiki kinerja, bahkan hingga dinobatkan sebagai maskapai paling tepat waktu di dunia. Kendati baru mengoperasikan 40 pesawat, Herman menilai penghargaan itu akan kembali menumbuhkan kepercayaan publik dan investor.
“Ini akan meningkatkan performa korporasi dan pada akhirnya meningkatkan minat (investor), selanjutnya saham Garuda bisa terbang,” kata Herman.
Anggota Komisi VI DPR lainnya, Andre Rosiade menyoroti keputusan penghentian operasional dua jenis pesawat tipe CRJ dan ATR yang berdampak terhadap para pilot. Andre menilai perlu ada solusi untuk mengakomodir 79 pilot CRJ dan ATR Garuda berhenti bekerja.
“Kita harus mengambil solusi terbaik dengan mencari titik temu agar mereka punya kesempatan sekolah lagi. Bisa dengan pelatihan ke Airbus 330,” ujar Andre.
Andre menilai peningkatan kemampuan para pilot akan menguntungkan Garuda. Pasalnya, Garuda sendiri berencana menambah 70 pesawat hingga akhir 2023 yang tentunya akan memerlukan tambahan pilot. Andre juga mendapatkan masukan dari para pilot lain rela memangkas jam terbang demi menyelamatkan rekan sejawatnya.
“Saya dapat keterangan langsung dari teman-teman asosiasi pilot Garuda, mereka siap dipotong jam terbang, cukup masing-masing 20 jam sebulan sehingga teman-teman yang 79 orang ini bisa terakomodir tanpa perlu dipekerjakan di darat. Itu salah satu solusi yang ditawarkan asosiasi pilot Garuda,” ucap Politisi Gerindra tersebut.
Rapat tersebut juga menghasilkan tiga poin kesimpulan yang dibacakan pimpinan rapat, Martin Manurung. Pertama, Komisi VI memberikan apresiasi kepada Garuda terhadap capaian kinerja keuangan 2022 yang semakin membaik. Kedua, Komisi VI meminta Garuda untuk memberikan kesempatan pertama kepada para pilot CRJ 1000 dan ATR 72-600 yang diberdayakan penugasan darat sementara dan mengambil cuti di luar tanggungan untuk kembali terbang seiring dengan penambahan pesawat di masa mendatang.
“Komisi VI mendukung program optimalisasi sumber daya manusia (SDM) Garuda untuk tetap memperhatikan hak-hak karyawan dan meminimalisir pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata Martin. (*)
