Seperti kita ketahui pembangunan ekonomi di Pulau Jawa, pulau terpadat dan sebagai pusat perekonomian di Indonesia tidak merata. Pembangunan infra struktur dan bisnis di Pulau Jawa masih terpusat untuk wilayah utara Jawa, sedangkan wilayah selatannya masih dikatakan tertinggal. Kesenjangan ekonomi masih terjadi antara wilayah Utara dengan Selatan di wilayah pulau terpadat ini. Guna menanggulangi kesenjangan tersebut 8 kepala daerah tingkat 2 di daerah Selatan Jawa Timur berinisiatif mengusulkan pembangunan Bandar Udara dikawasan tersebut. Ke-8 kepala daerah tersebut antara lain : Bupati Madiun Muhtarom, Bupati Magetan Sumantri, Walikota Kediri A Abu Bakar, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Bupati Pacitan Indartarto, Bupati Tulungagung Syahrir Mulyo, Bupati Blitar Rijanto dan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak. Ke-8 daerah tersebut dahulunya tergabung dalam Karesidenan Kediri dan Madiun Jawa Timur. Dalam pernyataannya yang dibuat pada Sabtu 2 Juli 2016 di Trenggalek “Kami kepala daerah eks Karesidenan Kediri dan Madiun sudah kompak dan meminta dukungan dari Pemerintah Pusat untuk membangun Bandar Udara di wilayah Selatan” demikian pernyataan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak. Seperti diungkapkan dalam surat pernyataan ke-8 Kepala Daerah tersebut menuntut pemerataan pembangunan yang salah satunya bisa diperoleh dengan pembangunan Bandar Udara untuk melayani penerbangan sipil. Ketiadaan akses menjadi penghambat utama pembangunan di wilayah kami berakibat kesenjangan yang besar  dengan wilayah Utara Jawa berpotensi untuk melebur dengan percepatan pembangunan di kawasan Utara yang masif isi surat tersebut. Lebih lanjut Emil mengatakan sisi Selatan Jawa Timur merupakan gerbang dari Samudera Hindia secara geopolitik memiliki letak strategis dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan potensi kekayaan maritim yang luar biasa. Serta sebagai garis perbatasan dan jalur perdagangan dengan Negara-negara lain dibelahan Selatan Dunia termasuk Benua Afrika, Asia Selatan (termasuk India) dan Australia. Surat usulan yang juga berisi permohonan dukungan tersebut diakui Emil telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui  Menkopolhukam  Luhut B Panjaitan. Surat tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pejabat berwenang lainnya sepertiPanglima TNI, Kepala Staf Angkatan Udara, Menteri Perhubungan dan Gubernur Jawa Timur. Adapun dukungan utama yang diperlukan adalah pemberian izin bagi Madiun untuk bisa melayani penerbangan sipil diwilayah tersebut. Di Selatan Provinsi Jawa Timur sebenarnya sudah ada Bandar Udara Iswahyudi yang tepatnya terletak di Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.  Namun karena statusnya sebagai salah satu Bandar Udara penting bagi TNI Angkatan Udara dalam menopang pertahanan nasional, maka Bandar Udara yang lebih dikenal sebagai Bandar Udara Madiun tersebut tak bisa dioperasikan sebagai Bandar Udara sipil. Selain kendala tersebut ruang udara dikawasan ini juga ditetapkan harus steril dari penerbangan komersial atau penerbangan sipil. Akibatnya selama ini pembangunan Bandar Udara sipil pun sulit dilakukan karena masuk red zone (tidak boleh ada penerbangan sipil). Mereka berharap supaya penerbangan sipil dapat segera terwujud didaerah mereka tapi tetap tidak mengorbankan kepentingan pertahanan udara nasional. (Aid – berbagai sumber)