Infopenerbangan,- PT Garuda Indoneisa (Persero) Tbk akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada 20 November 2020.
Irfan Setiaputra selaku Direktur Utama Garuda Indonesia mengatakan agenda RUPSLB ini diselenggarakan untuk mengajukan persetujuan kepada pemegang saham.
Pemegang saham yang berhak hadir adalah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada 27 Oktober 2020.
Rencana perubahan susunan pengurus perseroan dan penetapan tentang dana talangan dari pemerintah, maka demi menjaga kelangsungan perseroan agar semakin lebih baik lagi.
“Persetujuan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan di bidang pasar modal mengingat Garuda Indonesia merupakan perusahaan terbuka,” ujar Irfan, Rabu (14/10/2020).
Pemerintah juga menerbitkan PMK No.1/2020 tentang investasi yang dimaksudkan untuk mendorong pemulihan BUMN di tengah merosotnya aktivitas bisnis akibat pandemi covid-19.
Emiten juga mengatakan saham GIAA itu merupakan salah satu penerima investasi pemerintah. Total dana yang akan diterima perseroan senilai Rp8,5 triliun.
Dalam penjelasan di DPR yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, Manajemen GIAA mengusulkan skema mandatory convertible bond (OWK) atau obligasi wajib konversi (OWK) dengan tenor 3 tahun untuk dana talangan pemerintah.
Selain itu, komisi VI DPR RI menyetujui usulan dana itu dengan sejumlah catatan termasuk pemberian dana pinjaman pemerintah itu dalam bentuk OWK.
Sebelumnya, Irfan mengatakan beberapa alasan diusulkannya OWK yang bertenor 3 tahun. Salah satunya terkait konsensus para analasi pada tahun 2023 diprediksi akan pulih.
Durasi selama 3 tahun ini manajemen akan mendapat kesempatan mempebaiki fundamental perusahaan.
Jika diingat Garuda Indonesia telah beberapa kali dibantu oleh pemerintah. Setelah tiga tahun, ada beberapa skema penyelesaian OWK yang disiapkan perseroan. Pertama, perusahaan membayar dana talangan tersebut.
Skema kedua, jika perusahaan tidak memungkinkan melakukan pembayaran, penggalangan dana segar dari pasar menjadi andalan pada tahun 2023 mendatang.
Jika kedua skema tersebut tidak berjalan mulus, GIAA telah menyiapkan opsi terakhir yaitu, dari kesepakatan pemegang saham, perseroan mendapat informasi pilihan terakhir yakni konversi OWK menjadi penempatan dana dari pemerintah.
Dikutip dari berita pers, Senin (16/11/20) ada beberapa tanggapan dari Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Karyawan Garuda lndonesia (Sekarga) terkait RUPSLB yaitu :
1. Kami berharap Kementerian BUMN dapat menempatkan figur-figur pengurus perseroan dari personel yang kompetensi dan kapabilitasnya memahami dunia bisnis penerbangan komersial.
2. Untuk kepentingan percepatan recovery kondisi operasional perseroan akibat dari dampak pandemi Covid-19, kiranya dana talangan dari pemerintah secepatnya dapat direalisasikan.
3. Kami seluruh insan Garuda lndonesia siap mengawal keberlangsungan operasional perseroan 1 dengan tetap menjunjung tinggi Safety dan Service kepada pelanggan.(*)
