InfoPenerbangan,- Indonesia dan Singapura telah menandatangani kesepakatan Re-alignment Flight Information Region (FIR) atau Penyesuaian Area Layanan Navigasi Penerbangan yang dilakukan pada 25 Januari 2022 di Kabupaten Bintan.
Perjanjian itu ditanda tangani oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Menteri Transportasi Singapurajuga disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.
Kesepakatan tersebut, Indonesia memberikan delegasi pelayanan jasa penerbangan pada ketinggian 0 hingga 37 ribu kaki kepada otoritas penerbangan Singapura. Namun, area ketinggian 37 ribu kaki ke atas tetap dikontrol Indonesia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan, kesepakatan Indonesia dengan Singapura terkait pengambilalihan pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) merupakan solusi atas isu status quo di atas Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna.
“Menurut hemat saya, keberhasilan FIR ini boleh dibilang bagian suatu keberhasilan yang mengakhiri status quo di atas Kepri dan Natuna,” ujar Budi dalam diskusi virtual, Minggu (6/2/2022).
Budi menegaskan, dengan adanya kesepakatan penyesuaian FIR tersebut memberikan sejumlah manfaat yang positif bagi Indonesia. Salah satunya yaitu bertambahnya luasan FIR Indonesia sebesar 249.575 kilometer persegi yang diakui secara internasional sebagai bagian dari FIR Jakarta.
“Satu hal luar biasa dan saya pikir harus kita syukuri dan ini sudah dilakukan bertahun-tahun jadi sejak tahun 1995 sudah dilakukan (upaya perjanjian FIR),” ungkap Budi.
Budi menyampaikan, upaya kesepakatan FIR dengan Singapura telah diupayakan secara maksimal oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2015.
“Lebih dari 40 kali lakukan negosaisi tidak mudah, alot, dan hasilnya menunjukkan, hasil ini adalah upaya tidak ringan,” ungkap Budi.
Menhub menyadari, pasca-perjanjian FIR tersebut ada pro dan kontra dikalangan masyarakat. Apalagi FIR ini tidak familiar dengan masyarakat.
Namun, ungkap Budi, kesepakatan FIR dengan Singapura yang dilakukan adalah demi kepentingan bangsa Indonesia. “Oleh karenanya, kalau kita ada beda pandangan, beda pendapat, kritik, kami bersedia untuk menerima,” tutur dia.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto mengatakan delegasi tersebut dilakukan untuk keselamatan agar tidak terjadi fragmentasi atau gangguan frekuensi. Hal ini berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan.
“Walaupun didelegasikan, akan ditempatkan petugas ATC Indonesia di ATC Singapura, sehingga Indonesia masih memiliki andil besar untuk mengatur lalu lintas khususnya untuk pesawat Indonesia,” kata Novie dalam pernyataan tertulis, Ahad (6/2/2022).
Dengan penyesuaian tersebut, pergerakan pesawat yang tadinya melintas di atas Kepulauan Riau dan Natuna tidak dikenakan biaya. Hal ini menguntungkan Indonesia karena bisa mendatangkan pendapatan. Novie mengeklaim ini bisa meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia.
“Peningkatan PNBP ini bisa digunakan untuk investasi pengembangan SDM dan peralatan navigasi penerbangan Indonesia,” tutur Novie.
“Ingin kami laporkan bahwa dengan adanya perjanjian terbaru tersebut, kita akan menempatkan sipil maupun militer koordinasi yang baik dengan pihak singapura di Singapore Air Traffic Control Center, ATC ATC kita sehingga kita bisa mengatur sendiri,” kata Novie.
“Bisa memberikan masukan-masukan dan bisa mendapatkan prioritas pada saat nanti pesawat udara kita dilayani oleh Singapura. Jadi ini adalah sangat-sangat berbeda dengan kondisi yang sebelumnya.” Sambungnya.
Novie Riyanto mengatakan, potensi pendapatan itu mengacu pada tingkat traffic pesawat saat ini atau data pelayanan navigasi udara per 2019 sebelum pandemi.
“Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk air navigation untuk area tersebut itu sekitar Rp 250 Miliar per tahun, itu kondisi saat ini,” katanya dalam Forum Diskusi Salemba 75 ‘Menakar Perjanjian FIR Indonesia-Singapura’, Minggu (6/2/2022).
Indonesia dapat melakukan mengimplementasikan diplomatik clearance, security clearance, flight approval sesuai dengan ketentuan Indonesia di seluruh FIR yang nantinya masuk ke FIR Jakarta.
Indonesia akan tetap memiliki andil dalam mengatur jalur penerbangan. (*)
