Infopenerbangan.com, Sejak diberlakukan agen inspeksi atau regulated agent (RA) pada 2012 dan terbentuknya Peraturan Menteri Perhubungan No. 153/2015 tentang Agen Inspeksi, Nasir Usman, Direktur Keamanan Penerbangan Kementerian Perhubungan menyatakan mengakui masih ada sejumlah kesalahan implementasi di lapangan.
Implementasi menjadi sulit karena adanya lembaga teknis lain yang bersinggungan dengan kegiatan pemeriksaan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta Badan Karantina.
Permasalahan lain menyangkut RA adalah keterbatasan lahan, seperti dilansir bisnis, ketentuan jenis x-ray adalah dual view, serta belum sterilnya kawasan lini I akibat banyaknya RA yang beroperasi di kawasan tersebut. Padahal menurut rujukan Annex 17 dari ICAO, lini I tidak diperkenankan ada kegiatan pemeriksaan apapun.
“Kendalanya ada beberapa banyak pabrikan yang dikirim ekspor melalui bea dan cukai terkait pajak. Namun pemeriksaannya tidak bisa langsung di pabrik, tidak bisa RA ditempatkan disetiap lokasi pabrik sehingga pemeriksaan berlangsung sementara waktu di lini I, hal-hal seperti ini yang akan segera kami benahi,” paparnya.
Sejumlah revisi tersebut diakui Nasir akan membuat beberapa komponen biaya investasi RA mengalami peningkatan. Hal ini tak menutup kemungkinan jika menurut perhitungan bisnis tarif batas bawah RA akan mengalami kenaikkan juga.
“Seiring kenaikan harga komponen bisa jadi tarif naik, tetapi semua itu bisa dikendalikan karena masih ingin kami teliti dan diskusikan lagi. Kami juga tidak hanya akan melakukan koordinasi dengan asosiasi RA. Untuk wacana kenaikan tarif kami akan diskusikan lagi dengan pengguna jasa ini misalnya dari pihak Asperindo ,” tuturnya.
Senada dengan Nasir, Kasubdit Standarisasi Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan Kementerian Perhubungan Dwi Afriyanto menyatakan revisi PM No. 153/2015 memang bertujuan melakukan sterilisasi kawasan lini I di area kargo bandar udara.
Dia menyebut Kemenhub ingin memulai meniadakan RA di lini I agar di kawasan lini I hanya untuk pengangkutan. Menurutnya, semangat deregulasi ini bukan hanya mencakup wilayah teknis tetapi juga wilayah bisnis dan investasi dari RA. (*/RF)
