Persoalan yang membelit antara Kementerian Perhubungan dan Lion Air menjadi isu nasional sektor penerbangan saat ini. Pasalnya, hal ini tentu berkaitan dengan penegakan hukum bidang penerbangan dan jasa pelayanan konsumen.
Menyoroti persoalan itu, bila menilik tahun 2015 lalu, sebenarnya DPR melalui Komisi V yang membidangi transportasi dan perhubungan telah mengeluarkan rekomendasi guna mendukung terwujudnya Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan Nasional.
Rekomendasi yang diterbitkan Panitia Kerja (Panja) Komisi V DPR RI tersebut pada penjelasan angka 1 telah ditegaskan agar pemerintah menegakkan hukum penerbangan sesuai UU Nomor 1/2009 Tentang Penerbangan.
Selanjutnya, dalam angka 2 rekomendasi, Panja Komisi V DPR juga mendesak pemerintah agar menegakkan aturan hukum penerbangan sesuai UU, baik itu kepada oknum regulator maupun operator penyedia jasa penerbangan. Melalui penegakan hukum yang tegas, diharapkan kelengahan aturan main penerbangan dapat ditindak.
Panja Komisi V DPR juga meminta agar pemerintah membuat road map dan target menjadi kategori 1 sehingga peluang maskapai penerbangan membuka rute internasional terbuka lebar.
Ketegasan rekomendasi menyoal aturan hukum penerbangan dapat dilihat pada angka terakhir (angka 4) yang menyebutkan bahwa meminta pemerintah melakukan pengawasa rutin terhadap semua maskapai dalam kepatuhan aturan penerbangan.
Jika membaca rekomendasi yang dikeluarkan DPR kepada pemerintah, lalu bagaimana pembaca menilai persoalan antara Kemenhub dan Lion Air?
