Uncategorized

PENTINGNYA PAYUNG HUKUM, PENJELASAN DAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI DISKON TIKET PESAWAT

Infopenerbangan – Pemerintah telah mengeluarkan stimulus guna mereduksi dampak virus corona senilai kurang lebih Rp 500 miliar, dalam bentuk diskon 30 persen tiket ke-10 destinasi wisata, yaitu Bali, Batam, Lombok, Malang, Manado, Silangit – Danau Toba, Tanjung Pinang, Belitung, Yogyakarta, dan Labuan Bajo.

Sedangkan stakeholder terkait lainnya seperti PT Pertamina (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero) dan Airnav juga ikut memberikan insentif, sehingga diskon tersebut bisa mencapai 50 persen.

Ketua INACA, Denon Prawiraatmadja menyampaikan apresiasi atas respon cepat pemerintah guna mengantisipasi dampak virus corona (covid-19) tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi Kemenhub yang cepat merespon situasi untuk mendorong domestik traveler, dengan melibatkan seluruh stakeholder seperti pengelola bandara Angkasa Pura I dan II, Airnav dan juga Pertamina”. tutur Denon, Senin (2/3/2020).

Menurutnya, sasaran insentif tersebut sangat tepat untuk menarik minat masyarakat melakukan perjalanan ke destinasi wisata di dalam negeri.

Namun ia mempertanyakan soal payung hukum terkait kebijakan tersebut, idealnya segera dikeluarkan, mengingat sudah diberlakukan per 1 Maret, sehingga bisa memiliki landasan yang kuat dalam pelaksanaannya nanti.

Demikian juga terkait penjelasan rinci skema dan mekanisme pelaksanaan teknisnya, sehingga tidak mengalami kendala dalam implementasi.  

Dan hal penting lainnya adalah persiapan aspek pengawasan dalam proses pelaksanaan pemberian diskon, mengingat sebagian besar dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (*)

Baca Juga: DISKON TIKET HINGGA 50 PERSEN KE 10 DESTINASI WISATA

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close