Infopenerbangan.com, Langkah pemerintah untuk membuka luas konektivitas salah satunya untuk mendukung sektor pariwisata yakni akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk mengembangkan bandara dan pelabuhan di Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerangkan, pemerintah akan menyerahkan sebagian pengelolaan bandara dan pelabuhan ke BUMN dan swasta dalam kategori untung.

“Dalam diskusi kami. Kita siap untuk memberikan katakanlah 49 persen, bandara yang untung kepada asing supaya memberi suatu persepsi yang baik. Dan uang itu bisa membangun bandara yang lain, katakan satu contoh Kualanamu kita jual suatu besaran yang baik. Angkasa Pura II dapat uang kita berikan Belitung dan Radin Inten,” jelas dikutip dari liputan6, Senin (10/10/2016).

Langkah ini dilakukan untuk mendorong konektivitas karena menimbang terbatasnya anggaran negara, tanpa menyebutkan secara rinci, dia mengatakan terdapat 7 sampai 12 bandara yang bisa dikelola BUMN dan swasta. Kemudian, ada 22 pelabuhan sampai 50 pelabuhan yang bisa dilimpahkan pengelolaannya.

“Kalau bicara bandara kita sudah menginventarisir 7-12 bandara yang kita akan serah terima kepada Angkasa Pura I dan II dan swasta. Sudah menetapkan 22 pelabuhan, mungkin sampai 50. Kita akan berikan Pelindo dan swasta. Itu akan memberikan ruang bagi kita di mana APBN relatif tidak dapat meng-cover semuanya,” jelas Budi Karya. (*/Rf)